SEJARAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN INDONESIA

Sebelum Kemerdekaan

Awal abad 19 (tahun 1811 – 1816)
mulai dikenal adanya ’Landrent’ dengan ketentuan:

Semua tanah milik pemerintah

Rakyat membayar sewa (rent) kepada Pemerintah

Biaya sewa dibebankan kepada desa,
dan besarnya berkisar a ntara ¼  s.d ½  % hasil bumi

Antara tahun 1816 – 1941, adanya
landrent yang merupakan penerusan dari kebijakan yang dilakukan oleh Inggris.
Pada periode ini dibuat berbagai peraturan dalam organisasi landrent dengan
ordonansi-ordonansi misalnya ordonansi landrent tahun 1939. Yang menjadi obyek
pajak adalah tanah milik adat, sehingga pada waktu itu tanah dibedakan menjadi
tanah milik adat dan tanah hak barat sehingga  dikenal adanya Verponding dan Verponding
Indonesia.

Sistem pajak yang berlaku adalah:

1.  Hasil bersih penahun

2. Klasifikasi
tanah

3. Persentase
pajak

4. Dikenakan per
bidang tanah

Antara tahun 1941 – 1945

Pada periode ini dikenal adanya
pajak yang merupakan penerusan kebijakan landrent ordonansi tahun 1939.

Setelah kemerdekaan

Pada periode ini dapat dibsdakan
msnj adi bebsrapa periode:

Pada periode ini diksnal adanya
pajak bumi yang msrupakan psnsmsan ksbijakan pajak

sebelumnya.

Pada periode ini wilayah RI
dihapus dan wilayah federal ditemukan.

Pada periode ini ada mosi
komunis, dsngan undang-undang Nomor 14 Tahun 1951 dihapus mengenai Pajak Bumi
dan diganti dsngan Pajak Penghasilan Atas Pertanian, jawatannya tstap dan tugas
administrasi tanah dilakukan olsh Jawatan Psndaftaran dan Pajak Penghasilan Milik
Indonesia.

Pada periode ini maka kita
ksmbali ks Undang Undang Dasar 1945. Dsngan Undang- undang Nomor 11 Pro tahun
1959 tanggal 16 September 1959 juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 Pajak
Bumi dihidupkan lagi dsngan nama Pajak Hasil Bumi (PHB).

Pada tahun 1960 lahirlah
Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tsntang Pokok-pokok Agraris (UUPA), pada periode
ini tidak ada dualisms hak tanah, ssmua tanah hanya tunduk/diatur dalam satu
hukum. Pada tahun 1965 nama PHB diganti menjadi IPEDA (Iuran Pembangunan
Dasrah)

Berdasarkan SK Presidium Kabinet
Ampera Nomor 87/U/Kep/4/67 tanggal 10 April 1967 Verponding Indonesia dibskukan
pemungutannya dan dialihkan ke IPEDA.

Setelah tahun 1967 IPEDA
bsrksmbang menjadi 5 sektor, yakni:

1. Pedesaan

2. Perkotaan

3. Perkebunan

4. Pertambangan

5. Kehutanan

Dengan demikian maka masalah yang
timbul berikutnya adalah:

a. Sistem pajak kebendaan tidak
sesuai dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat

b. Satu bidang tanah/bangunan
dikenakan berbagai jenis pajak, terjadi pemungutan pajak yang turnpang tindih
dan tidak jelas .

c. Beban ganda/memperberat beban
masyarakat

d. Pelaksanaannya tidak efektif

Berdasarkan semua alasan tersebut
diatas, maka pada tahun 1985 lahirlah undang-undang mengenai Pajak Bumi dan
Bangunan, yakni Undang-undang 12 tahun 1985 yang mulai berlaku tanggal 1
Januari 1986. Berdasarkan Undang-undang tersebut diatas, maka hanya .ada
satu-satunya pajak yang dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan. 

Oleh karena itu, Pajak Bumi dan
Bangunan disusun sebagai pengganti:

Periode 1994 – sekarang

Dengan tujuan untuk lebih
memberikan kepastian hukum dan keadilan, Serta menunjang kebijaksanaan
pemerintah menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan, pemerintah
menyempurnakan Undang-undang No. 12 tahun 1985 dengan Undang-undang No. 12
tahun l994.

Sumber : buku “PERPAJAKAN INDONESIA” Teori dan Aplikasi

oleh : MULYO AGUNG

Penerbit : DINAMIKA ILMU